Perangkat Perkumpulan

Perkum No. 7/2025

BAB I - Ketentuan Umum

Pasal 1 Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

Perangkat adalah bagian perkumpulan yang mendukung pencapaian tujuan, usaha-usaha, dan melaksanakan program- program Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Lembaga adalah perangkat departementasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
Badan Otonom adalah Perangkat Perkumpulan yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

BAB II - Lembaga

Pasal 2 Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 adalah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 17 Ayat

(6).

Pasal 3

(1) Struktur kepengurusan harian Lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
(2) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
(3) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.
(4) Ketua Lembaga bersama pengurus Nahdlatul Ulama menyusun kepengurusan harian dan anggota Lembaga.
(5) Pengurus Harian Lembaga dapat membentuk kelompok kerja dan gugus tugas berdasarkan kebutuhan.
(6) Pembentukan susunan kepengurusan Lembaga harus mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pelaksanaan program-program Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(7) Lembaga di tingkat PWNU, PCNU dan PCINU dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(8) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 4

(1) Masa jabatan pengurus Lembaga sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 16 Ayat
(2) disesuaikan dengan masa khidmat pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.
(2) Pembentukan dan penghapusan Lembaga sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 17 Ayat
(4) dan
(5) dilakukan oleh kepengurusan hasil permusyawaratan atau kepengurusan hasil Penunjukan Kepengurusan Dengan Masa Kerja Terbatas.
(3) Dalam kondisi tertentu dimana masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir atau dalam kondisi Karteker maka Lembaga yang berfungsi melakukan layanan dasar kepada warga Nahdlatul Ulama tetap melakukan aktivitas layanan.
(4) Lembaga yang berfungsi melakukan layanan dasar sebagaimana dimaksud Ayat
(3) adalah LP Maarif NU, LAZISNU, dan LWPNU.

Pasal 5

(1) PCNU dapat membentuk perwakilan Lembaga di tingkat MWCNU sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
(2) Pembentukan Perwakilan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) diusulkan oleh MWCNU dan ditetapkan dengan Surat Keputusan PCNU.
(3) Masa khidmat perwakilan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) mengikuti masa khidmat Lembaga PCNU.
(4) Perwakilan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada PCNU melalui MWCNU setiap tahun.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perwakilan Lembaga di tingkat MWCNU diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB III - Badan Otonom

Pasal 6 Badan Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 1 angka 3, adalah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 18 ayat

(6) dan
(7).

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pasal 7

(1) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan oleh PBNU, ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar.
(2) Badan Otonom memiliki Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga masing-masing.
(3) Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
(4) Pembentukan wilayah khidmat baru Badan Otonom tingkat daerah harus mendapat rekomendasi dari pengurus Nahdlatul Ulama setempat.

Pasal 8

(1) Badan Otonom berpedoman pada aqidah, azas dan tujuan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(2) Badan Otonom melaksanakan program Nahdlatul Ulama sesuai dengan basis usia, kelompok masyarakat, profesi dan/ atau kekhususan lainnya yang menjadi anggotanya.

Pasal 9

(1) Badan Otonom wajib memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.
(2) Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya dapat memberikan teguran tertulis apabila Ayat
(1) tidak dilaksanakan oleh Badan Otonom.

Bagian Kedua Kaderisasi Pasal 10

(1) Badan Otonom berbasis usia yaitu Fatayat Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama wajib menyelenggarakan kaderisasi secara berjenjang sesuai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom masing-masing.
(2) Kaderisasi yang diselenggaraan Badan Otonom berbasis usia diakui dan disetarakan sebagai kaderisasi Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

Pasal 11 Badan Otonom berbasis kelompok masyarakat tertentu, berbasis profesi, dan kekhususan lainnya yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama, Jam’iyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah, Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, Pagar Nusa, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama wajib mengikuti kaderisasi Nahdlatul Ulama secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

Bagian Ketiga Permusyawaratan Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Kongres Badan Otonom sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 24 huruf b harus mendapat Persetujuan dari PBNU.
(2) Kongres Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Kongres Badan Otonom harus melakukan penyesuaian dan meratifikasi hasil permusyawaratan tingkat nasional Nahdlatul Ulama.
(4) Untuk memastikan jalannya Kongres sebagaimana dimaksud Ayat
(2) dan
(3), Kongres dihadiri dan dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(5) Untuk memastikan kewajiban pengurus Nahdlatul Ulama sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 20, penyelenggaraan Kongres Badan Otonom dapat dilaksanakan oleh PBNU apabila terjadi kekosongan kepengurusan.

Pasal 13 Permusyawaratan Badan Otonom tingkat daerah diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom masing-masing.

Bagian Keempat Pengesahan dan Masa Khidmat Pasal 14

(1) Surat Keputusan tentang pengesahan kepengurusan Badan Otonom tingkat pusat diterbitkan oleh PBNU.
(2) Surat Keputusan tentang pengesahan kepengurusan Badan Otonom di tingkat wilayah dan cabang diterbitkan oleh pengurus atau pimpinan Badan Otonom tingkat pusat.
(3) Surat Keputusan tentang pengesahan kepengurusan Badan Otonom di tingkat selain yang dimaksud Ayat
(2), diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom masing-masing.
(4) Surat Keputusan tentang pengesahan sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2) dan
(3) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi secara tertulis dari pengurus Nahdlatul Ulama setingkat.
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud Ayat
(4) tidak boleh mengubah susunan pengurus yang diusulkan oleh Badan Otonom.
(6) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud Ayat
(5) ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.
(7) Dalam hal pengurus Nahdlatul Ulama setempat tidak mengeluarkan rekomendasi atau tidak memberikan tanggapan apapun secara tertulis setelah 7 (tujuh) hari, maka dianggap telah mengeluarkan rekomendasi.

Pasal 15

(1) Masa khidmat Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom masing-masing.
(2) Masa khidmat Badan Otonom tingkat pusat dapat diperpanjang dengan ketentuan selama atau paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan permohonan perpanjangan masa khidmat secara tertulis.
(3) Perpanjangan masa khidmat Badan Otonom tingkat daerah diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom masing-masing.
(4) Permohonan perpanjangan masa khidmat sebagaimana dimaksud Ayat
(2) disampaikan sebelum masa khidmat berakhir.

Pasal 16

(1) Masa khidmat Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat adalah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 16 Ayat
(3) yaitu: a. Fatayat Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama paling lama 1 (satu) periode kepengurusan. b. Muslimat Nahdlatul Ulama, Jam’iyah Ahli Thariqah al- Mu’tabarah an-Nahdliyyah, Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, Pagar Nusa, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama paling lama 2 (dua) periode kepengurusan.
(2) Masa khidmat Ketua Badan Otonom tingkat daerah diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom masing-masing.

BAB IV STATUS Pasal 17

(1) Lembaga dan Badan Otonom merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(2) Lembaga dan Badan Otonom tidak boleh membuat badan hukum tersendiri yang terpisah dari badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(3) Untuk mendukung aktivitas penyelenggaraan Lembaga dan Badan Otonom, PBNU dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Lembaga atau Badan Otonom untuk melakukan penguasaan dan/atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak.
(4) Kekayaan Badan Otonom berupa harta benda bergerak dan/ atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan atas nama “Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta”.

BAB V - Pelaporan

Pasal 18

(1) Lembaga dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap tahun kepada pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.
(2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat
(1) sekurang- kurangnya memuat: a. Nama kegiatan;

b. Bentuk kegiatan; c. Tanggal kegiatan; d. Peserta kegiatan; e. Uraian umum hasil kegiatan; dan f. Dokumentasi kegiatan.

BAB VI - Ketentuan Peralihan

Pasal 19

(1) Lembaga dan Badan Otonom yang telah memiliki badan hukum sendiri yang terpisah dari badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama agar membubarkan badan hukum dimaksud dan melaporkan kepada PBNU selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
(2) Lembaga yang telah diatur secara khusus oleh Undang-undang Republik Indonesia dikecualikan dari Pasal 17 Ayat
(2).

BAB VII - Ketentuan Penutup

Pasal 20

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perangkat Perkumpulan dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perangkat Perkumpulan.
(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 7 Sya’ban 1446 H 6 Februari 2025 M